Saat ini banyak terjadi perbincangan di banyak media seperti televisi, surat kabar, koran. Bahwa presiden kita yaitu , Bapak Susilo Bambang Yudoyono akan melakukan perombakan kabinet.itu dikarenakan kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kinerja itu juga ditentukan oleh siapa menteri yang dicopot dan kualifikasi tokoh yang menggantikan sang menteri itu.
Demikian diungkapkan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby saat menggelar konferensi pers, 'Menuju Reshuffle Kabinet? Melorotnya Kepuasan Publik Atas Dua Tahun Kabinet SBY-Boediono', di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu
Jika akan melakukan reshuffle kabinet, kata Adjie, Presiden Yuhdoyono harus belajar dari kesalahan dalam rekruitmen menteri yang pernah dilakukan sebelumnya. Presiden harus lebih berhati-hati memilih menteri dari koalisi partainya. Jika Presiden ternyata salah memilih menteri, maka risikonya adalah kinerja kabinet keseluruhan bisa terpengaruh.
Menurut Adjie, tidak semua menteri buruk. Namun hanya beberapa menteri yang buruk dapat merusak citra keseluruhan kabinet. Padahal Presiden Yudhoyono hanya memiliki waktu kurang dari tiga tahun lagi untuk membangun reputasinya dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
"Kompetensi dan jam terbang tokoh yang bersangkutan, yang akan dinominasikan sebagai menteri, harus sudah terbukti dan teruji. Itu adalah kualifikasi yang tak bisa ditawar, baik untuk menteri yang berasal dari partai politik ataupun profesional," katanya.
Sementara itu, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy) menegaskan bahwa PPP menilai jika reshuffle dilakukan, harus sesuai kebutuhan presiden. Reshuffle kabinet jangan dilakukan karena ditekan kelompok-kelompok kepentingan. "Evaluasi kinerja hanya berujung dua, terus tapi tingkatkan kinerja, atau ganti. Persoalannya harus diidentifikasi oleh presiden, siapa yg bertanggung jawab thd rendahnya serapan anggaran, seluruh menterikah, atau menteri tertentu?" kata Romy.
Menurut Romy, reshuffle adalah pisau berdua mata yang bisa dipakai untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap sebuah rezim. Kenyataannya hari tingkat kepercayaan kepada pemerintah sudah menurun dibandingkan dengan ketika pertama kali dibentuk, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan itu menjadi sahih.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga menyebutkan Presiden menangkap pesan dari publik untuk melakukan perombakan kabinet dengan tujuan agar pemerintahan lebih efektif dan produktif.
"Tidak bisa menggunakan kata atau kalimat yang lebih terang selain presiden menangkap pesan itu dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membuat perubahan-perubahan dalam kinerja,"
Sebelumnya hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi terkait persoalan yang menghimpit Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa yang digugat cerai oleh istrinya. Sudi mengisyaratkan Presiden SBY akan melakukan tindakan terkait dengan kemelut pribadi yang menimpa salah satu menterinya.
Ketua DPR Marzuki Alie menilai saat ini momentum tepat bagi Presiden SBY untuk melakukan perombakan kabinet. Menurut dia, jika perombakan kabinet tidak dilakukan saat ini, momentumnya akan hilang. "Kalau lewat sekarang tidak ada lagi waktunya. Tahun depan tidak tepat lagi untuk mendorong bekerja keras. Karena setelah ini harus bekerja keras,
Dia menyebutkan persoalan kinerja serta integritas menteri dapat menjadi pertimbangan bagi presiden untuk melakukan perombakan personil. "Kalau kinerja menteri tidak bagus tentu menjadi pertimbangan presiden. Temasuk jika telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi maka harus diganti," tegasnya,
Dia berpendapat momentum saat ini tepat untuk melakukan reshuffle baik dari sisi kinerja para menteri yang tidak sesuai dengan harapan Presiden SBY termasuk dari sisi waktu kerja KIB II yang telah berumur dua tahun. "Ini momentum terakhir beliau, dari segi ketepatan waktu. Jika bulan-bulan ini tidak dilakukan reshuffle semua serba terlambat, saya tegaskan tidak perlu dilakukan reshuffle sampai masa berakhir pemerintahan," ingatnya.
Wacana reshuffle kabinet tidak hanya kali ini saja muncul. Momentum satu tahun KIB II Oktober 2010 lalu, wacana serupa juga mengemuka, namun tak terealisasi. Begitu pula pasca momentum usulan panitia angket pajak yang bergulir di DPR Februari 2011 lalu, wacana reshuffle kabinet juga sempat mengemuka. Meski Presiden SBY saat itu mengklarifikasi tentang isu tersebut.
Serangkaian isu rencana reshuffle yang kerap muncul di KIB II dinilai Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy semestinya tidak perlu diwacanakan saja, karena dampaknya menganggu kinerja para menteri. "Kalau memang ada kebutuhan reshuffle kabinet lakukan saja. Tapi tidak dengan wacana, biar tidak menganggu kinerja menteri," katanya mengingatkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar