Beberapa waktu yang lalu sedag rami pembicaraan tentan perseteruan antara kpk dan dpr , Perseteruan antara badan anggaran DPR dan KPK dimulai saat KPK diminta mengusut kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai ke Badan Anggaran DPR. Sebab, Bangar DPR dinilai sebagai sumber kasus di Kemenakertrans.
"Meminta KPK untuk mngusut kasus Kemenakertrans sampai ke Badan Anggaran DPR sebagai sumber persoalan. Bangar DPR itu juga yang membuka peluang terjadinya suap di Kemenakertrans. Jadi, KPK harus bidik Bangar DPR," ujar Yuna. FITRA meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatisi dalam kasus Kemenakertrans.
Sementara itu Koordinator FITRA Uchok Sky Kadafi mengatakan hampir semua partai di Badan Anggaran DPR terlibat dalam kasus itu. Namun, saat diminta konfirmasi siapa saja yang anggota Bangar DPR yang memiliki transaksi mencurigakan, dirinya enggan menjawab. "Ada, saya enggak berani ya menyebutkannya. Hampir di semua partai ada, per oranganya," jelasnya.,
Sebuah pertanyaan pun muncul di benak masyarakat dengan reaksi pimpinan DPR yang begitu keras atas pemeriksaan pimpinan Banggar yang dilakukan oleh KPK, ada apa dibalik semua ini? Mengapa DPR begitu takut personilnya diperiksa oleh KPK bahkan ada pernyataan terucap untuk membubarkan lembaga yang saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat Indonesia untuk membersihkan negeri ini dari korupsi?
Beruntung KPK cukup tegas sekalipun dihujani berbagai kritikan dan kecaman. Ketua KPK, Busyro Muqoddas, usai rapat konsultasi tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pimpinan Banggar akan tetap dilakukan selama dibutuhkan.
Sebaiknya segera akhirin perseteruan ini antara kpk dan dpr,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar